Registrasi Konsultan HKI Terdaftar Ramai -
Registrasi Konsultan HKI Terdaftar Ramai

Registrasi Konsultan HKI Terdaftar Ramai

Direktur Jenderal Kekayaan Cendekiawan, Freddy Harris mengutarakan permintaan Registrasi Konsultan HKI terdaftar alami kenaikan di tengah-tengah wabah covid-19.

Jadi tarik, di periode wabah covid-19, rupanya orang suka mendaftar konsultan hki terdaftar, sebut Freddy di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (17/7) seperti diambil dari Di antara.

Freddy menjelaskan, pada masa Januari sampai Juni 2020, permintaan registrasi konsultan hki terdaftar, meliputi permintaan merek, paten, paten simpel, dan design industri capai 42.501 permintaan.

Spesial untuk permintaan merek, banyaknya sejumlah 35.980 permintaan. Angka itu bertambah dibanding masa sama tahun kemarin yang cuman 33.543 permintaan.

Freddy mengutarakan, jika sepanjang wabah covid-19, DJKI sudah mengakhiri 100.000 sertifikat merek. Sekitar 90.000 sertifikat salah satunya sudah dikirimkan lewat surat elektronik.

“10.000 bekasnya itu sebab tidak ada alamatnya, jadi kami mencari alamatnya. Jadi tunggakannya sangat menyusut sekali. Dan kami lagi memiliki komitmen untuk tingkatkan performa servis ini,” kata Freddy.

Selanjutnya, Freddy sampaikan jika Akseptasi Negara Bukan Pajak (PNBP) DJKI pada semester satu tahun ini sejumlah Rp387 miliar. Angka itu alami kenaikan dibandingkan periode waktu sama tahun kemarin yang cuman sebesar Rp300 miliar.

Freddy menarget, faksinya dapat kumpulkan PNBP sekitar Rp700 miliar sampai Rp800 miliar sampai akhir 2020.

Dalam peluang itu, Freddy sampaikan keinginannya supaya 20% dari 64,1 juta jumlah UMKM yang berada di Indonesia bisa selekasnya mendaftar perlindungan kekayaan intelektualnya.

“Kami harap, 20% saja mendaftar itu kita telah berasa jika ada satu kesuksesan pada UMKM. Pemerintahan memang seharusnya menggerakkan registrasi hak kekayaan cendekiawan,” tutur ia.

Berdasar data Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 98% usaha pada tingkat mikro atau seputar 63 juta usaha terserang imbas sepanjang wabah covid-19. Pemerintahan lakukan beberapa usaha untuk menolong aktor UMKM agar bertahan dl tengah wabah COVID-19, salah satunya lewat program utang modal dengan suku bunga rendah dan pembebasan pajak.

Disamping itu, untuk tingkatkan daya saing nilai lebih produk dan capaian marketing produk UMKM, Pemerintahan memberi program kenaikan standarisasi dan sertifikasi produk koperasi dan UMKM Dengan gratis. Diantaranya dengan memberikan fasilitas registrasi hak kekayaan cendekiawan (HKI) merek ke DJKI.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menjelaskan jika kehadiran merek untuk aktor KUMKM jadi poin penting. Sejauh ini beberapa pebisnis UMKM lebih mengutamakan jualan lebih dulu dibanding membuat perlindungan hak kekayaan intelektualnya.

“Janganlah sampai berlangsung pertikaian antarpelaku UMKM, sesudah jadi barang baru mendaftarkan. Kami mengenali siapakah yang lebih dulu dan tercatat,” tutur Yasonna.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) selama setahun 2017 sudah memberikan fasilitas 3000 lebih aktor UKM untuk memperoleh hak cipta dan hak merek. Registrasi hak cipta dan hak merek bisa dikerjakan lewat Kementerian Hukum dan HAM tiada diambil ongkos.

“Kami yang memberikan fasilitas dan bayar ke Kementerian Kumham, jadi aktor UKM gratis,” tutur Menteri Koperasi dan UKM dalam info tercatat pada Minggu (3/12).

Puspayoga menjelaskan hak cipta dan hak merek penting untuk aktor UKM, agar memberi pelindungan atas merek dagang dan layanan yang dipunyai, memberi hak terbatas atas satu ciptaan, dan tingkatkan daya saing.

“Jadi jika hak cipta tidak punyai pameran di luar negeri dapat dijiplak. Banyak beberapa kasus semacam itu. Waktu kita ingin pameran ke situ telah jangan, malahan kita punyai barang suruh bayar, karena itu perlu hak cipta dan hak merek aman,” pungkasnya.

Untuk memperoleh ke-2 hak ini, aktor UKM bisa mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Cendekiawan, Kementerian Kumham. Registrasi juga tidak perlu kembali harus tiba langsung tapi cukup hanya terhubung situs dgip.go.id. Registrasi bisa juga lewat Kemenkop dan UKM.

“Nah kami di Kementerian Koperasi dan UKM cuman memberikan fasilitas sebab ini wewenang Kementerian Kumham. Semenjak 2015 kita telah kerja sama untuk memberikan fasilitas hak cipta dan hak merek. Agar mereka dapat tambahkan daya saing,” kata Puspayoga.